KPK Dalami Aliran Kickback Kasus Korupsi Pengadaan Barang BNPB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Donny Immanuel Haratua Situmeang sebagai saksi. Seperti dilansir dari msn.com, pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Dana Siap Pakai (DSP) yang diperkirakan bernilai Rp 148 miliar.
Selain memeriksa pihak internal BNPB, tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil sembilan saksi dari pihak swasta, termasuk Nyanyang Ridwan. Sebagaimana diberitakan Tribunnews.com, pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tersebut bertujuan menelusuri jejak pengadaan proyek yang bersumber dari anggaran penanggulangan bencana.
Modus Celah Penunjukan Langsung dan Aliran Uang Rekanan
Penyidik KPK terus mendalami potensi praktik pemberian imbal balik atau kickback dari pihak rekanan kepada pejabat internal BNPB. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan terkait fokus pemeriksaan tersebut.
"Secara umum, pemeriksaan para saksi dari pihak swasta berkaitan dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa, serta proyek-proyek yang dikerjakannya. Termasuk dugaan aliran uang sebagai kick back kepada oknum di BNPB," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Penyidikan perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK di Jakarta pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang yang terdiri dari pejabat internal BNPB dan pihak swasta.
Penyalahgunaan Dana Cadangan Darurat Bencana
Kasus dugaan rasuah ini berpusat pada penyalahgunaan anggaran DSP, yaitu dana cadangan pemerintah di BNPB untuk penanganan darurat bencana. Anggaran tersebut sebelumnya dialokasikan untuk menanggulangi karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta banjir di Aceh dan Sumatera.
Dalam pelaksanaannya, BNPB menyusun dokumen Rencana Kerja Kolaboratif (RKK) untuk menentukan vendor melalui mekanisme penunjukan langsung agar penanganan darurat dapat berjalan cepat. Namun, skema penunjukan langsung tersebut justru dimanfaatkan oleh sejumlah oknum di BNPB untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui konflik kepentingan dan suap. Berdasarkan penyidikan KPK, praktik korupsi ini terbagi dalam dua klaster utama.