Baleg DPR Setujui RUU Provinsi NTB dan NTT ke Tahap Lanjutan

N Nair 19 Nov 2026 0 dilihat 2 menit baca

Baleg DPR RI Sepakati RUU Perubahan NTB dan NTT

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Seperti dilansir dari pantau.com, keputusan ini diambil dalam rapat Baleg untuk membawa kedua draf regulasi tersebut ke tahapan legislasi berikutnya.

Proses pengambilan keputusan dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan. Dalam rapat tersebut, ia meminta persetujuan para anggota legislatif yang hadir. “Selanjutnya meminta persetujuan rapat apakah hasil penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” ujar Bob Hasan saat memimpin persidangan.

Peluang Pungutan Wisatawan Asing dan Instrumen Fiskal

Penyusunan naskah rancangan beleid ini sebelumnya telah digodok secara intensif oleh Panitia Kerja (Panja) dengan melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah, termasuk lewat rapat perumusan materi pada 17 November 2026. Sturman dari Panja menyampaikan bahwa revisi undang-undang ini bersifat terbatas dan menitikberatkan pada pengembangan potensi lokal, khususnya sektor pariwisata guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) serta kesejahteraan rakyat.

Salah satu poin krusial dalam draf aturan tersebut adalah terbukanya kewenangan bagi pemerintah daerah di NTB dan NTT untuk menarik pungutan dari wisatawan mancanegara. Dana dari pungutan wisatawan asing tersebut diproyeksikan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan perlindungan kebudayaan lokal. Selain pungutan turis, draf RUU juga mencakup opsi pembiayaan melalui penerbitan obligasi daerah, penerimaan bantuan pihak nonpemerintah, alokasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), serta kontribusi sah lainnya sesuai payung hukum yang berlaku.

Catatan dan Penyesuaian Karakteristik Daerah

Materi perubahan regulasi tersebut turut menyesuaikan potensi sumber daya alam serta keunikan kultural masyarakat setempat. Anggota Baleg DPR RI, Melly Goeslaw, mengingatkan agar skema penguatan fiskal daerah ini tetap mengedepankan kehati-hatian dalam pelaksanaannya agar tidak memicu tumpang tindih kewenangan.

“RUU tersebut merupakan upaya untuk memperkuat fiskal daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya dari masing-masing wilayah. Materi pendanaan pembangunan perlu dipertimbangkan secara cermat dan selaras sehingga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara masyarakat dan dunia usaha,” kata Melly Goeslaw.

Dengan persetujuan di tingkat Baleg DPR RI, kedua RUU ini akan diproses mengikuti mekanisme pembentukan undang-undang selanjutnya. Ketentuan terkait penarikan pungutan turis asing hingga obligasi daerah tersebut saat ini masih berstatus usulan dan belum berkekuatan hukum tetap.

Bagikan artikel ini:

WhatsApp X / Twitter Facebook
N

Ditulis oleh

Nair

Jurnalis & Kontributor RianSA — Portal Berita Terpercaya.

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait