Komisi X DPR Soroti Kejelasan Tata Kelola Data Nasional
Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperjelas arah kebijakan terkait kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dan program Satu Data Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Dilansir dari Waspada.id, dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro dalam rapat pembicaraan Tingkat I pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik bersama Tim Panitia Kerja (Panja).
Dalam forum tersebut, Komisi X menyoroti pentingnya memberikan batasan yang tegas antara pengertian statistik dan data di dalam draf revisi undang-undang. Hal ini dinilai krusial mengingat BPS telah memiliki aturan khusus sebagai lembaga penyelenggara statistik, sementara kebijakan Satu Data Indonesia juga harus dikoordinasikan secara proporsional agar keduanya berjalan selaras tanpa tumpang tindih.
Pemerintah Diminta Sajikan Peta Jalan dan Pembagian Peran
Agung Widyantoro meminta transparansi pemerintah mengenai peta jalan (roadmap) penataan kelembagaan serta tata kelola data nasional yang ingin dicapai melalui revisi UU Statistik tersebut.
“Kami mohon secara transparan, Pak. Sebenarnya, pemerintah ini maunya bagaimana? Ada BPS, ada Satu Data. Ini mau diapakan? Saya minta roadmap-nya, peta jalannya seperti apa, sehingga semua bisa lega dan legawa,” tegas Agung saat memimpin rapat.
Ia menambahkan bahwa BPS saat ini telah memiliki infrastruktur dan jaringan yang menjangkau hingga ke daerah, bahkan ada rencana penguatan pendampingan statistik sampai ke tingkat kecamatan. Oleh karena itu, Komisi X mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk memaparkan desain koordinasi, sinkronisasi, dan pembagian peran yang jelas antara BPS dan pengelola Satu Data Indonesia.
Pentingnya Kajian Ilmiah dalam Pembentukan Regulasi
Selain fokus pada penataan tata kelola, Komisi X DPR menekankan agar penyusunan norma dan substansi dalam RUU Statistik didasarkan pada pengkajian mendalam serta metode ilmiah yang objektif dan terukur. Agung mengibaratkan pendekatan tersebut seperti penanganan kasus hukum oleh kepolisian yang mengedepankan tindakan tegas dan terukur berbasis kajian ilmiah.
Melalui pembahasan DIM yang cermat, DPR berharap RUU Statistik nantinya dapat melahirkan landasan hukum yang kokoh. Regulasi baru ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, mempertegas kewenangan, serta menciptakan tata kelola data nasional yang terintegrasi dan akuntabel demi mendukung perumusan kebijakan pembangunan.