Platform Digital Soroti Kewajiban Kompensasi Tautan Berita
Raksasa teknologi global seperti Google, Meta, dan TikTok menyuarakan keberatan terhadap pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang tengah dibahas oleh Pemerintah dan DPR. Dilansir dari Mobitekno.com dan Konteks.co.id, poin utama yang ditolak mencakup kewajiban perusahaan digital untuk membayar kompensasi atas penayangan tautan konten berita kepada penerbit media.
Manajer Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Agung Pamungkas, menilai kewajiban membayar kompensasi untuk menampilkan tautan berita dapat mengubah cara layanannya beroperasi di Indonesia. Ia menyebut Google bisa berhenti mengindeks serta mendistribusikan berita lokal, yang berisiko membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Selain itu, Google menolak gagasan pemberian lisensi wajib melalui satu lembaga kolektif dan meminta perlindungan notice-and-action bagi perantara digital tetap dipertahankan.
Meta dan TikTok Ingatkan Dampak Terhadap Media dan AI
Keberatan senada disampaikan Kepala Kebijakan Publik Meta Indonesia, Berni Moestafa. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi bumerang bagi penerbit media sendiri. "Penerbit berpotensi kehilangan trafik pembaca serta potensi pendapatan iklan dan langganan," ujar Berni seperti diberitakan Konteks.co.id. Meta menegaskan bahwa mengarahkan pembaca ke artikel berbeda dengan menerbitkan ulang isi artikel, sehingga meminta tautan, cuplikan singkat, dan rekomendasi dikecualikan dari kewajiban pembayaran.
Sementara itu, TikTok menyoroti ketentuan mengenai penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam produksi konten. Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia, Noudhy Valdryno, meminta agar kewajiban pengungkapan AI dibatasi hanya pada konten yang sepenuhnya dibuat oleh teknologi tersebut, bukan yang sekadar memanfaatkan AI sebagai alat bantu produksi.
Pemerintah dan DPR Kejar Target Pembahasan RUU Hak Cipta
Revisi aturan ini dirancang untuk memperkeras ketentuan kesepakatan antara platform digital dan penerbit media yang sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Presiden pada 2024. Kementerian Hukum telah menyiapkan 1.117 butir daftar inventarisasi masalah (DIM). Badan Legislatif (Baleg) DPR bersama pemerintah mendorong pembahasan agar draf ini dapat dibawa ke rapat paripurna sebelum penutupan masa sidang pada 12 Desember 2026.
