Usulan Pemangkasan 31 Kursi di Majelis Rendah Parlemen Jepang
Koalisi pemerintah Jepang bersama salah satu partai oposisi utama resmi mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada parlemen pada Kamis untuk memangkas 31 kursi di Majelis Rendah. Seperti diberitakan oleh ANTARA, RUU ini diajukan secara bersama oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, mitra koalisinya Japan Innovation Party (JIP), serta partai oposisi Democratic Party for the People setelah mencapai kesepakatan kompromi.
Pengajuan RUU tersebut mengurangi usulan awal yang diusung JIP untuk memangkas 45 kursi dari alokasi perwakilan proporsional. Penurunan jumlah pemangkasan menjadi 31 kursi disepakati usai usulan awal mendapat penolakan dari sejumlah partai oposisi lain. Penghitungan pemangkasan 31 kursi ini didasarkan pada proyeksi penurunan populasi Jepang sebesar 6,7 persen antara 2015 dan 2030, yang diterapkan pada jumlah anggota Majelis Rendah saat ini sebanyak 465 orang.
Penyesuaian Sistem Pemilu dan Target Pengesahan RUU
Selain pengurangan jumlah kursi, RUU ini memuat aturan yang mengubah formula pembagian kursi demi memberikan keuntungan bagi partai-partai kecil. Dalam draft aturan tersebut, RUU mencakup penggabungan dua dari 11 blok perwakilan proporsional yang ada di wilayah Jepang bagian barat. Ambang batas perolehan suara bagi kandidat yang kalah di daerah pemilihan tunggal tetapi memperoleh kursi lewat daftar perwakilan proporsional juga dinaikkan dari sepersepuluh menjadi seperenam dari total suara sah.
Ketiga partai pendukung menargetkan RUU tersebut dapat disahkan pada masa sidang parlemen saat ini yang berlangsung hingga pertengahan Desember. Dukungan dari gabungan ketiga partai tersebut diperkirakan sudah cukup untuk memastikan pengesahan di Majelis Tinggi. Setelah disahkan, undang-undang ini direncanakan mulai berlaku pada 2027, berbarengan dengan revisi Undang-Undang Pemilihan Jabatan Publik yang dijadwalkan masuk ke parlemen pada tahun depan.
