Pengajuan RUU Pemangkasan Kursi Majelis Rendah Jepang
Koalisi pemerintah Jepang bersama salah satu partai oposisi utama mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada parlemen pada Kamis untuk memangkas 31 kursi di Majelis Rendah. Langkah ini diambil setelah Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, mitra koalisinya Japan Innovation Party (JIP), serta partai oposisi Democratic Party for the People mencapai kesepakatan kompromi terkait besaran pengurangan kursi, sebagaimana dilansir dari ANTARA News.
RUU tersebut mengurangi usulan awal pemangkasan 45 kursi yang sebelumnya didorong oleh JIP. Pengurangan 31 kursi tersebut dihitung berdasarkan proyeksi penurunan populasi Jepang sebesar 6,7 persen antara tahun 2015 dan 2030, yang diterapkan pada jumlah anggota Majelis Rendah saat ini sebanyak 465 orang. Seluruh pemangkasan kursi ini rencananya diambil dari alokasi perwakilan proporsional.
Penyesuaian Sistem Pemilu dan Target Pengesahan
Usulan pemangkasan awal sebanyak 45 kursi sempat mendapat penolakan dari sejumlah partai oposisi, mengingat sebagian besar anggota mereka di Majelis Rendah terpilih melalui sistem perwakilan proporsional yang saat ini dialokasikan 176 kursi. Pembahasan RUU tersebut juga sempat tertunda akibat aksi boikot persidangan oleh partai-partai oposisi pada masa sidang parlemen musim panas lalu.
Selain memangkas jumlah kursi, RUU ini mengubah formula pembagian kursi guna memberikan keuntungan bagi partai-partai kecil. RUU tersebut juga mencakup penggabungan dua blok perwakilan proporsional di wilayah Jepang bagian barat dari total 11 blok yang ada saat ini di seluruh negeri.
Perubahan lain yang diusulkan adalah kenaikan ambang batas perolehan suara bagi kandidat yang kalah di daerah pemilihan beranggota tunggal tetapi tetap memperoleh kursi melalui daftar perwakilan proporsional. Ambang batas tersebut dinaikkan dari sepersepuluh menjadi seperenam dari total suara sah di daerah pemilihan terkait.
Ketiga partai menargetkan RUU ini dapat disahkan dalam masa sidang parlemen saat ini yang berlangsung hingga pertengahan Desember. Dukungan dari ketiga partai tersebut diperkirakan cukup untuk memastikan pengesahan di Majelis Tinggi, yang saat ini tidak dikuasai oleh mayoritas kubu pemerintah. Setelah disahkan, undang-undang ini direncanakan mulai berlaku pada 2027, bersamaan dengan revisi Undang-Undang Pemilihan Jabatan Publik yang diperkirakan akan diajukan ke parlemen tahun depan.
