Dorongan Kemandirian Kadin dalam Pembahasan Regulasi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk tetap mempertahankan kemandirian dan independensinya di tengah proses pembahasan revisi Undang-Undang Kadin. Sikap tersebut ditegaskan oleh anggota DPR, Adisatrya, yang meminta pemerintah tidak mengintervensi keputusan internal organisasi dunia usaha tersebut, sebagaimana dilansir dari pantau.com dan telusur.co.id.
Adisatrya menyatakan bahwa independensi sangat dibutuhkan agar Kadin mampu menjalankan perannya sebagai pengawal sektor riil sekaligus mitra strategis pemerintah tanpa kehilangan daya kritis. Menurutnya, Kadin memiliki pemahaman langsung terkait kondisi nyata di lapangan sehingga masukan objektif dari organisasi ini penting sebelum pemerintah menetapkan kebijakan yang berdampak luas pada perekonomian.
“Pada intinya kita menginginkan Kadin yang mandiri, yang independen dan juga yang kuat. Karena bagaimanapun juga untuk pengawal real sector ini begitu besar dan kompleks,” ujar Adisatrya.
Pentingnya Dialog Kebijakan dan Batasan Peran Pemerintah
Adisatrya menekankan perlunya komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha. Pemerintah diharapkan berdiskusi terlebih dahulu dengan Kadin sebelum mengimplementasikan aturan ekonomi strategis agar tidak mempersulit iklim investasi maupun operasional dunia usaha di lapangan.
Kendati mendorong independensi, Adisatrya menjelaskan bahwa Kadin tetap perlu berkolaborasi dengan pemerintah dalam agenda-agenda tertentu. Ia mencontohkan kerja sama yang pernah terjalin saat Kadin membantu distribusi vaksinasi Covid-19 bagi pekerja industri sektor padat karya sebagai bentuk sinergi yang tidak mencederai otonomi organisasi.
Sorotan penting lainnya tertuju pada klausul pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin oleh pemerintah dalam draf RUU. Adisatrya memperingatkan bahwa penggunaan istilah "persetujuan" berisiko memberikan kewenangan konstitutif kepada pemerintah untuk menolak keputusan internal, termasuk hasil pemilihan ketua umum. Ia menyarankan agar keterlibatan pemerintah dibatasi pada aspek administratif pengesahan semata demi mencegah intervensi politik.
“Kalau kata disetujui, kan berarti juga bisa tidak disetujui. Jadi sifatnya mungkin kalau lebih administratif persetujuan apa disahkan oleh pemerintah mungkin kami setuju untuk menjaga independensi Kadin,” jelasnya.
Perluasan Anggota dan Komitmen Pendampingan UMKM
Terkait substansi revisi undang-undang, pembahasan juga mencakup wacana perluasan keanggotaan melalui integrasi otomatis perusahaan yang tercatat dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Adisatrya menyambut usulan ini, namun ia mengingatkan konsekuensi atas peningkatan tanggung jawab tata kelola internal Kadin seiring bertambahnya jumlah anggota.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya keberpihakan yang lebih nyata terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbeda dengan pelaku usaha skala besar yang lebih membutuhkan kepastian iklim regulasi, sektor UMKM dinilai membutuhkan pendampingan serta pembinaan langsung agar kapasitas usahanya dapat terus berkembang.