Pengesahan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan tingkat dua tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR, sebagaimana diberitakan Katadata.co.id dan Kompas.com.
Sebelum membuka persidangan, Puan memastikan kuorum rapat telah terpenuhi. Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna tersebut telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI. Pengesahan dilakukan setelah DPR mendengarkan laporan hasil pembahasan yang disampaikan oleh Habiburakhman.
Proses Pembahasan dan Rincian Daftar Inventarisasi Masalah
Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan ini memuat total 74 pasal beserta konsideran dan penjelasannya. Pembahasan RUU tersebut sebelumnya telah dirampungkan pada pembicaraan tingkat pertama oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026) dengan menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dilansir dari Kompas.com, sebanyak 397 DIM tersebut terbagi menjadi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Substansi Utama dan Ruang Lingkup Undang-Undang
Seperti dilaporkan Katadata.co.id dan Media Kampung, undang-undang baru ini merangkum pembaruan hukum penindakan kejahatan serta pemulihan kerugian negara. Pokok aturan mencakup mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan atau menunggu putusan pidana, hingga perluasan objek sitaan pada tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi, seperti investasi dan saham bodong yang merugikan masyarakat banyak.
Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya tetap berlaku, termasuk ancaman pidana mati. Aturan ini juga membagi kewenangan hukum acara mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga eksekusi putusan. Untuk menjaga akuntabilitas, pengelolaan aset sitaan akan ditangani badan khusus yang diawasi lembaga independen, lengkap dengan pasal pengaman guna mencegah penyalahgunaan wewenang aparat serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.