Pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR RI
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Seperti dilansir dari Katadata.co.id, pengambilan keputusan tingkat dua tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah memastikan kuorum terpenuhi dengan kehadiran 361 anggota dewan.
Persetujuan pengesahan diambil setelah seluruh fraksi mendengarkan laporan hasil pembahasan RUU yang disampaikan oleh Habiburakhman. Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada pembicaraan tingkat pertama pada Rabu (18/11), sebagaimana dilaporkan Katadata.co.id. Sementara itu, Kompas.com merinci komposisi DIM tersebut terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Struktur dan Ruang Lingkup Tindak Pidana
Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan ini memuat total 74 pasal beserta konsideran dan penjelasannya. Menurut laporan mediakampung.com, sebelumnya Dasco meminta persetujuan anggota DPR untuk membawa naskah RUU ini ke pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat hingga akhirnya disepakati bersama pemerintah.
Regulasi ini mengatur sejumlah ruang lingkup tindak pidana, kriteria, jenis, dan nilai aset yang dapat dirampas. Diberitakan oleh Kompas.com dan mediakampung.com, cakupan tindak pidana dalam undang-undang ini meliputi tindak pidana korupsi serta tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan berdampak luas bagi masyarakat, seperti kasus investasi bodong, perdagangan, serta saham bodong.
Mekanisme Perampasan Tanpa Tuntutan Pidana
Salah satu poin mendasar dalam regulasi baru ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana atau tanpa tuntutan pidana. Berdasarkan pemberitaan mediakampung.com, undang-undang ini memuat pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset, mencakup tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan sidang di pengadilan, pembacaan putusan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan.
Kendati demikian, ketentuan ini tetap menegaskan bahwa ancaman hukuman pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya tetap berlaku penuh, termasuk pemberlakuan ancaman pidana mati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jaminan Perlindungan Hukum dan Pengembalian Aset
Selain fokus pada penindakan, undang-undang ini mengedepankan asas efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dilaporkan Katadata.co.id, terdapat pasal pengaman untuk mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan wewenang, serta mekanisme pengawasan langsung oleh lembaga independen.
Pengelolaan aset sitaan ke depan akan dijalankan oleh badan khusus yang profesional. Aturan ini juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dengan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup, serta memastikan upaya optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana yang berhak.