Pemerintah Pertahankan Harga Pertalite Meski Nilai Keekonomian Naik
Pemerintah memastikan belum memiliki rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dalam waktu dekat, meskipun harga keekonomiannya berpotensi menembus angka Rp18.000 per liter. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat memaparkan perkembangan penerimaan pajak dan pelaksanaan APBN dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, pada Minggu (15/11/2026), sebagaimana dilansir dari Kabar Cirebon (Pikiran Rakyat).
Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan menanggung selisih harga pasar melalui subsidi dan kompensasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran subsidi yang dikucurkan negara untuk setiap liter Pertalite tercatat mencapai Rp8.000 per liter guna menahan lonjakan harga jual di tingkat konsumen.
Kompensasi APBN Menahan Kenaikan Harga Minyak Dunia
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan harga jual eceran Pertalite pada level Rp10.000 per liter. Beban selisih antara harga penetapan resmi dan nilai keekonomian riil sepenuhnya dialokasikan melalui instrumen kas negara.
"Saat ini pemerintah masih mempertahankan harga Pertalite sebesar Rp10 ribu per liter. Di mana, dari selisih antar harga jual yang ditetapkan pemerintah dan harga keekonomisan tersebut masih menjadi tanggungan APBN," terangnya dikutip dari Kabar Cirebon.
Berdasarkan pemaparan Menkeu, harga keekonomian Pertalite sejatinya sempat berada di kisaran harga jual pemerintah sejak 2024 hingga Maret 2026. Namun, dinamika pasar mulai bergeser secara signifikan sejak April 2026 ketika harga keekonomian merangkak naik akibat pergerakan harga minyak mentah dunia yang dipicu eskalasi konflik perang.
Dukungan APBN untuk Subsidi Pertalite dan Solar
Tekanan harga minyak global tersebut secara langsung memperbesar kebutuhan alokasi anggaran subsidi serta kompensasi energi nasional. Menkeu menambahkan bahwa pembiayaan selisih harga energi ini ditopang oleh penerimaan negara, termasuk kontribusi dari para wajib pajak.
"Untuk selisih harga, Pertalite ataupun solar ini ditanggung APBN, selain para wajib pajak," tambahnya.
Selain mempertahankan harga Pertalite, APBN juga menanggung beban selisih harga keekonomian pada BBM jenis Solar. Kebijakan ini diterapkan agar harga Solar bersubsidi tetap bertahan sesuai ketetapan pemerintah, yakni sebesar Rp6.800 per liter.
