Independensi Kadin Krusial sebagai Pengawal Sektor Riil
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk tetap menjaga kemandirian dan independensinya di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Kadin. Anggota DPR Adisatrya menekankan bahwa independensi sangat diperlukan agar organisasi tersebut mampu menjalankan fungsinya sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pengawal sektor riil yang objektif dan kritis.
"Pada intinya kita menginginkan Kadin yang mandiri, yang independen dan juga yang kuat. Karena bagaimanapun juga untuk pengawal real sector ini begitu besar dan kompleks," ujar Adisatrya sebagaimana dilansir dari pantau.com dan telusur.co.id.
Menurut Adisatrya, Kadin memiliki pemahaman langsung terkait tantangan di lapangan sehingga masukan dari dunia usaha sangat krusial sebelum pemerintah menetapkan regulasi. Ia meminta pemerintah menerapkan komunikasi dua arah dan berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengeksekusi kebijakan yang berdampak luas terhadap dunia usaha agar implementasinya tidak memberatkan pelaku ekonomi.
Sinergi Strategis dan Keberpihakan pada UMKM
Meskipun menuntut independensi, Adisatrya menjelaskan bahwa kemandirian bukan berarti Kadin menolak bekerja sama dengan pemerintah. Kolaborasi atau penugasan tetap dibutuhkan dalam situasi tertentu demi kepentingan strategis. Ia mencontohkan kerja sama yang sukses saat penanganan pandemi Covid-19, ketika Kadin turut membantu program distribusi vaksinasi bagi pekerja di sektor industri padat karya.
Terkait substansi revisi UU Kadin, Adisatrya menyambut usulan perluasan keanggotaan melalui integrasi otomatis perusahaan yang tercatat di sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Namun, ia mengingatkan agar perluasan ini dibarengi penguatan peran Kadin terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kami mendukung revisi ini salah satunya adalah memberikan peran yang lebih, keberpihakan Kadin harus lebih terhadap UMKM," kata Adisatrya. Ia membedakan kebutuhan usaha besar yang fokus pada regulasi kondusif, sementara UMKM sangat memerlukan pembinaan serta pendampingan langsung.
Soroti Celah Intervensi Pengesahan AD/ART
Peningkatan jumlah anggota juga dinilai akan meningkatkan tuntutan publik dan kritik terhadap tata kelola internal Kadin, sehingga pembenahan organisasi harus berjalan paralel. Selain itu, seperti dilaporkan telusur.co.id, Adisatrya meminta masukan dari para pakar mengenai perlunya aturan formal terkait mekanisme konsultasi antara Kadin dan DPR.
Sorotan penting lainnya menyasar ketentuan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin oleh pemerintah. Adisatrya mengingatkan agar kata persetujuan tidak dimaknai secara konstitutif yang berisiko membuka celah intervensi pemerintah terhadap dinamika internal organisasi, termasuk pemilihan ketua umum.
"Kalau kata disetujui, kan berarti juga bisa tidak disetujui. Jadi sifatnya mungkin kalau lebih administratif persetujuan apa disahkan oleh pemerintah mungkin kami setuju untuk menjaga independensi Kadin," jelasnya seraya menambahkan bahwa kewenangan konstitutif berpotensi membuat pemerintah menolak ketua umum terpilih atau hasil perubahan aturan internal organisasi.