Menjaga Kemandirian Kadin sebagai Pengawal Sektor Riil
Anggota DPR RI Adisatrya menekankan pentingnya menjaga independensi dan kemandirian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di tengah proses pembahasan revisi Undang-Undang Kadin. Dilansir dari pantau.com, langkah tersebut dinilai krusial agar Kadin dapat optimal mengawal sektor riil sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah tanpa kehilangan daya kritisnya.
"Pada intinya kita menginginkan Kadin yang mandiri, yang independen dan juga yang kuat. Karena bagaimanapun juga untuk pengawal real sector ini begitu besar dan kompleks," kata Adisatrya seperti diberitakan telusur.co.id.
Adisatrya menyatakan bahwa pemerintah memerlukan masukan yang akurat sesuai realitas dunia usaha sebelum merilis kebijakan yang berdampak ekonomi luas. Menurutnya, pemahaman langsung Kadin atas persoalan di lapangan sangat dibutuhkan untuk memberikan pertimbangan yang objektif.
Ia pun mendorong terbentuknya komunikasi dua arah sejak tahap perancangan regulasi. "Pemerintah juga sebelum mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dampaknya luas terhadap perekonomian dan dunia usaha juga seharusnya mengajak Kadin lebih dahulu untuk diskusi. Karena masukan-masukan Kadin ini sangat penting terkait dampak. Jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut malah mempersulit dunia usaha, khususnya implementasi di lapangan," tegasnya.
Sinergi Strategis dan Keberpihakan pada UMKM
Kendati mendorong independensi, Adisatrya menggarisbawahi bahwa kemandirian bukan berarti menolak kerja sama dengan pemerintah. Sinergi tetap diperlukan pada momen tertentu saat negara memerlukan dukungan dunia usaha, seperti keterlibatan Kadin dalam distribusi vaksin Covid-19 bagi pekerja industri padat karya pada masa lalu.
Terkait materi revisi UU Kadin, Adisatrya mendukung gagasan perluasan keanggotaan melalui mekanisme integrasi otomatis perusahaan yang terdaftar dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Namun, penambahan basis anggota ini harus dibarengi dengan keberpihakan nyata terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kami mendukung revisi ini salah satunya adalah memberikan peran yang lebih, keberpihakan Kadin harus lebih terhadap UMKM," ujarnya. Ia membedakan kebutuhan industri besar yang condong pada regulasi kondusif, sementara UMKM sangat memerlukan pendampingan dan pembinaan.
Kewaspadaan Celah Intervensi Pemerintah dalam AD/ART
Seiring potensi bertambahnya anggota, Adisatrya mengingatkan Kadin agar bersiap menghadapi ekspektasi serta kritik internal yang lebih besar dengan membenahi tata kelola secara paralel. Selain itu, ia menyoroti wacana mekanisme konsultasi antara Kadin dan DPR, termasuk apakah hal itu perlu diformalkan dalam undang-undang atau cukup berjalan sesuai kebutuhan.
Poin penting lain yang disoroti Adisatrya adalah ketentuan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin oleh pemerintah. Ia memperingatkan agar klausul tersebut tidak menjadi sarana intervensi terhadap kedaulatan internal organisasi.
Ia mengkritisi kata 'persetujuan' jika kewenangan pengesahan tersebut bersifat konstitutif. "Kalau sifatnya itu konstitutif, kan akhirnya bisa tidak setuju dengan ketua umum yang baru dipilih atau perubahan AD/ART, mereka bisa menahannya di situ pemerintah. Jadi ini kan juga yang harus kita perhatikan terkait independensi dari Kadin sendiri," pungkasnya.