Independensi Kadin Krusial Kawal Sektor Riil
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia didorong untuk tetap mempertahankan kemandiriannya agar tidak menjadi instrumen intervensi pemerintah dalam menjalankan fungsinya mengawal perekonomian. Seperti dilansir dari telusur.co.id, pernyataan tersebut ditekankan oleh Adisatrya dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Kadin, mengingat posisi strategis organisasi yang berhadapan langsung dengan dinamika sektor riil dan dunia usaha.
"Pada intinya kita menginginkan Kadin yang mandiri, yang independen dan juga yang kuat. Karena bagaimanapun juga untuk pengawal real sector ini begitu besar dan kompleks," ujar Adisatrya. Ia menegaskan, Kadin tidak boleh kehilangan independensi ketika memberikan pertimbangan terhadap berbagai rancangan kebijakan yang berdampak pada investasi dan perekonomian nasional.
Dorong Komunikasi Dua Arah dan Sinergi Kebijakan
Guna mencegah munculnya kebijakan yang memberatkan pelaku usaha, Adisatrya mendesak pemerintah membangun komunikasi dua arah bersama Kadin sebelum mengesahkan aturan strategis. "Pemerintah juga sebelum mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dampaknya luas terhadap perekonomian dan dunia usaha juga seharusnya mengajak Kadin lebih dahulu untuk diskusi. Karena masukan-masukan Kadin ini sangat penting terkait dampak," tegasnya.
Kendati demikian, Adisatrya menjelaskan bahwa sikap mandiri bukan berarti Kadin membatasi kerja sama dengan pemerintah. Sinergi konkret tetap diperlukan, sebagaimana kolaborasi yang pernah terjalin saat Kadin mendukung program vaksinasi pekerja sektor industri padat karya di masa pandemi Covid-19.
Soroti Aturan AD/ART dan Perlindungan bagi UMKM
Terkait muatan revisi UU Kadin, Adisatrya menyoroti ketentuan mengenai pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) oleh pemerintah. Ia mengingatkan perumusan regulasi tersebut harus cermat agar tidak memunculkan celah intervensi terhadap dinamika internal organisasi pengusaha tersebut.
"Kalau sifatnya itu konstitutif, kan akhirnya bisa tidak setuju dengan ketua umum yang baru dipilih atau perubahan AD/ART, mereka bisa menahannya di situ pemerintah. Jadi ini kan juga yang harus kita perhatikan terkait independensi dari Kadin sendiri," papar Adisatrya.
Selain masalah AD/ART, ia menyambut rencana integrasi otomatis keanggotaan perusahaan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Namun, perluasan skala anggota ini wajib diimbangi dengan pembenahan internal serta peningkatan pelayanan nyata, terutama dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembinaan dan pendampingan kapasitas usaha.